BINTAN – analoginews.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan menggelar diskusi publik guna memperkuat keadilan hak serta keberlanjutan masyarakat pesisir melalui kolaborasi akademik.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kamis (12/2/2026).
Diskusi ini bertujuan meningkatkan perhatian berbagai pihak, mulai dari nelayan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan nelayan hingga kalangan akademisi, dalam upaya melindungi ekosistem ruang tangkap serta keselamatan nelayan, baik untuk masa kini maupun masa mendatang.
Melalui kegiatan bertajuk “Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan”, KNTI Bintan mendorong sinergi lintas sektor agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan tradisional.
Ketua DPD KNTI Bintan, Syukur Hariyanto, S.IP, menegaskan diskusi publik ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya pesisir.
“Kami melaksanakan diskusi publik untuk melihat posisi ruang tangkap nelayan, kondisi lingkungan, serta berbagai isu penting yang berkembang di Kabupaten Bintan,” ujar Syukur.
Ia menjelaskan, diskusi dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang akan memetakan persoalan dengan potensi dampak terbesar di wilayah Bintan.
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat nelayan, LAM Bintan, serta Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan, Kades Teluk Bakau Abdul Wahid.
Dalam diskusi ini, KNTI juga menggandeng kalangan akademisi guna memberikan pemahaman berbasis ilmu pengetahuan dan kajian regulasi, tidak semata melihat kondisi faktual di lapangan.
“Kami melibatkan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang memiliki fokus pada isu-isu kemaritiman,” tutupnya.(Zen)
