Analogi News

BATAM – analoginews.com- Skandal busuk kian terkuak, dugaan adanya kemupakatan jahat dibalik peredaran rokok ilegal merek Manchester dan PSG dari kawasan bebas FTZ Batam. Seorang oknum media berinisial Pr yang akrab di kenal dengan sebutan Bu RT, diduga terseret dalam skandal besar transaksi uang panas bagi -bagi upeti rutin setiap bulannya ke sejumlah media dikota Batam. Bagi- bagi uang bukan tanpa sebab, tapi agar pemberitaan terkait peredaran kedua merek rokok yang bermuara dari kota Batam agar tak mencuat ke muka publik. Dari kabar itu dunia pers dibuat geger lantaran oknum Pr, digadang -gadang memiliki profesi wartawan disalah satu media online dikota Batam. Sebab, tugas pers bukan menjadi pelindung kepentingan pihak tertentu, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Diketahui, Informasi mengenai dugaan pembagian uang itu mencuat setelah beberapa oknum media di Batam menyampaikan pengakuan kepada awak media ini terkait adanya pemberian uang dari Pr ke sejumlah media dikota Batam pada malam sebelumnya. "Iya, Pr, sudah bagi-bagi semalam," ungkap seorang oknum media yang meminta identitasnya dirahasiakan para Jumat (30/10) Lebih jauh, sumber tersebut menyebutkan nominal uang yang diterima ke sejumlah media memiliki nilai bervariasi, mulai dari Rp200 ribu, Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. "Saya dibagi Rp300 ribu, Bang, setiap bulan dengan inisial Pr" ungkapnya. Lantas dilain pihak, inisial Pr juga disebut tukang bagi uang koordinasi ke sejumlah media dari aktivitas Gelanggang Gelper (Jackpot) berbau perjudian di kawasan Jodoh, kota Batam. "Itu Pr dia Bu RT tukang bagi uang jatah rokok ilegal Manchester dan PSG. Ia juga tukang bagi Gelper"Jackpot setiap bulan ke rekan- rekan media dikota Batam", sebut sumber lain yang enggan dipublikasikan identitasnya. Inisial Pr yang disebut Bu RT juga diduga ikut terlibat tukang bagi- bagi uang ke sejumlah media dari aktivitas Gelper Jackpot dikawasan TOS 3000 Jodoh kota Batam. "Itu Pr dia Bu RT tukang bagi uang jatah rokok ilegal Manchester dan PSG setiap bulan ke rekan- rekan media dikota Batam", sebut sumber lain yang enggan dipublikasikan identitasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai informasi dugaan pembagian uang tersebut, oknum wartawan berinisial Pr hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Hingga berita ini diluncurkan Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pr dan juga masih menelusuri siapa Mafia rokok Mancester dan PSG dan siapa oknum Aparat Hukum yang ada dibalik peredaran kedua rokok ilegal(Red)

BENGKALIS – analoginews.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis, Provinsi Riau, tuai sorotan. Tak hanya dugaan pungutan uang penggunaan handphone (HP), kualitas menu makanan bagi warga binaan juga ikut dipertanyakan. Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Bengkalis diduga meminta uang berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta kepada warga binaan untuk setiap kamar, dengan alasan penggunaan HP. Bahkan, berdasarkan keterangan sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, uang tersebut diduga diminta secara rutin setiap minggu. "KPLP pungut duit HP per kamar sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta per minggu, harus bayar," ungkap sumber kepada media ini. Padahal aturan tegas Penggunaan dan kepemilikan handphone (HP) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilarang secara tegas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengunjung, tamu, hingga petugas yang memasuki area steril Lapas. Sanksi tegas akan diambil jika terbukti kedapatan WBP, petugas Lapas yakni: • Bagi Warga Binaan (WBP): Akan dikenai hukuman disiplin, pencabutan hak-hak tertentu (seperti remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat), serta penyitaan HP. • Bagi Petugas: Akan dijatuhi tindakan tegas atau sanksi administratif apabila terbukti terlibat dalam penyelundupan atau pembiaran HP ilegal. Menanggapi dugaan tersebut, KPLP Lapas Bengkalis, Medy Albar, membantah adanya pungutan sebagaimana informasi yang beredar. "Tidak ada, Bang, yang demikian. Bentuk voucher itu betul adanya untuk mereka menggunakan telepon Wartelsuspas," tulis Medy melalui pesan WhatsApp, Jumat (30/10). Bantahan serupa disampaikan Kepala Lapas Bengkalis, Prio Tri Laksono. "Perihal tersebut tidak benar, Bang," ujarnya singkat. Di tengah mencuatnya informasi dugaan pungutan tersebut, redaksi juga menerima informasi mengenai standar pemenuhan kebutuhan makanan warga binaan, baik dari sisi kecukupan gizi, variasi menu, maupun kesesuaian dengan ketentuan penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dilapas Bengkalis Sumber menyampaikan bahwa salah satu menu sarapan yang diberikan kepada warga binaan berupa telur, nasi putih, dan terong rebus. "Menu yang diberikan setiap pagi telur, nasi putih dan terong rebus," tulis sumber kepada redaksi. Namun hingga kini terkait pemberian menu sarapan pagi yang dianggap kurang layak memenuhi standar pemenuhan gizi bagi warga binaan di Lapas Bengkalis belum mendapat tanggapan dari Kepala Lapas Bengkalis.(Red)  

TANJUNGPINANG – analoginews.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan kendala administrasi yang menyebabkan sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pasir laut di Kabupaten Karimun belum tercatat dalam sistem Minerba One milik Kementerian ESDM. Dari enam IPR pasir laut yang berada di perairan Kabupaten Karimun, hanya IPR atas nama Edy Anwar yang tercatat dalam sistem tersebut. Sementara lima pemegang IPR lainnya belum tertayang dalam portal Minerba One, yang sebelumnya dikenal sebagai Minerba One Data Indonesia (MODI). Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas ESDM Provinsi Kepri, Reza Jufri, menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat perubahan sistem dari MODI ke Minerba One pada awal 2025. Menurut Reza, persoalannya terletak pada belum tersedianya pilihan jenis izin IPR dalam menu registrasi awal di portal Minerba One. “Di Portal MODI (sekarang bernama Minerba One), untuk registrasi awal saat ini belum tersedia pilihan jenis izin IPR. Yang tersedia hanya jenis izin IUP dan SIPB, sehingga para pemegang IPR kita tidak bisa mendaftar di Minerba One,” jelas Reza, pada Kamis (29/10). Akibatnya, para pemegang IPR di Kepulauan Riau belum seluruhnya dapat ditampilkan dalam portal Minerba One maupun MOMI. Reza menyebutkan, pihaknya telah melaporkan kendala tersebut kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) sebagai pengelola portal. Namun, hingga keterangannya disampaikan, Dinas ESDM Kepri masih menunggu petunjuk dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Dinas ESDM Kepri menyebutkan terdapat enam IPR pasir laut di perairan Kabupaten Karimun, yakni: 1. IPR perseorangan atas nama Edy Anwar. 2. IPR Koperasi Rezeki Anak Melayu. 3. IPR Koperasi Produsen Serba Usaha Sekop Jaya. 4. IPR Koperasi Konsumen Nelayan Tradisional. 5. IPR perseorangan atas nama Komaruddin. 6. IPR Koperasi Produsen Usaha Anak Tempatan. Menurut penjelasan Reza, hanya IPR Edy Anwar yang telah terdaftar di MODI karena pemilik izin tersebut melakukan registrasi ketika portal lama masih digunakan. Sementara itu, lima IPR lainnya terbit setelah sistem bermigrasi ke Minerba One. Pada saat itu, pilihan registrasi untuk jenis izin IPR belum tersedia sehingga para pemegang izin tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran melalui sistem baru. Di satu sisi, Dinas ESDM Kepri menyatakan bahwa ketidakmunculan sejumlah IPR dalam portal disebabkan kendala teknis pada sistem registrasi. Di sisi lain, kepastian mengenai pencatatan seluruh izin tetap penting agar informasi perizinan dapat diakses secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, tindak lanjut Ditjen Minerba menjadi penting untuk memastikan tersedianya mekanisme registrasi bagi pemegang IPR yang belum dapat masuk ke sistem Minerba One. Hingga berita ini disusun berdasarkan keterangan Dinas ESDM Kepri, penyelesaian kendala registrasi tersebut masih menunggu tindak lanjut Ditjen Minerba.(Red/tim)  

Karimun- analoginews.com- Aktivitas pertambangan pasir laut di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi sorotan menyusul adanya informasi bahwa hanya IPR atas nama Edy Anwar yang tercatat dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara sejumlah perusahaan lain belum tercatat dalam sistem tersebut. Informasi ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan verifikasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum (APH), Kementerian ESDM, serta instansi terkait. Jangan sampai aktivitas pertambangan berjalan tanpa kepastian mengenai legalitas izin, status wilayah pertambangan, dan pemenuhan kewajiban administratif yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Pengacara Nasional, Abdul Rahman, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap pemegang izin wajib mematuhi ketentuan hukum, termasuk persyaratan perizinan, kesesuaian wilayah, dan kewajiban administratif yang berlaku. "Jika benar terdapat perusahaan atau perseorangan yang melakukan aktivitas pertambangan pasir laut tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan, aparat penegak hukum harus segera turun ke lapangan. Periksa dokumennya, telusuri legalitasnya, dan hentikan kegiatan apabila terbukti tidak memiliki dasar hukum yang sah," tegas Abdul Rahman. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan munculnya kesan bahwa pelaku usaha yang taat aturan harus bersaing dengan pihak yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan tanpa memenuhi persyaratan hukum. "Jangan sampai ada pembiaran. Kami meminta Kementerian ESDM, khususnya unit teknis yang membidangi mineral dan batubara, bersama instansi yang berwenang di daerah, memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan pertambangan pasir laut di Karimun. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum tanpa pandang bulu," lanjutnya. Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan data sektor mineral dan batubara. Data di dalamnya dapat menjadi salah satu bahan pemeriksaan untuk menelusuri identitas pemegang izin dan status administratif kegiatan usaha pertambangan. Namun, status suatu izin tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya nama dalam tampilan MODI. Pemeriksaan harus mencakup dokumen perizinan resmi, status izin yang berlaku, kewenangan penerbit izin, serta ketentuan khusus yang berlaku terhadap komoditas dan wilayah pertambangan yang bersangkutan. Abdul Rahman meminta Kementerian ESDM menjelaskan apakah izin yang dimiliki para pelaku usaha di Karimun telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan, termasuk kesesuaian wilayah dan dokumen operasional. "Kalau memang hanya satu pemegang IPR yang memenuhi persyaratan, pemerintah harus menjelaskan status pihak lainnya berdasarkan data resmi. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya sementara kepastian hukumnya tidak jelas," ujarnya. Dalam kegiatan pertambangan rakyat, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan aspek penting yang harus diperiksa. Keberadaan IPR tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai wilayah pertambangan rakyat dan persyaratan penerbitan izin. Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat dokumen izin atau pencatatan dalam sistem informasi. APH dan instansi teknis perlu memastikan apakah wilayah yang ditambang telah memenuhi ketentuan, apakah izin masih berlaku, apakah komoditas yang ditambang sesuai dengan izin, serta apakah kegiatan operasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlu ditegaskan pula bahwa status IPR tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menambang pasir laut di lokasi mana pun. Legalitas kegiatan harus dinilai berdasarkan jenis komoditas, lokasi, kewenangan perizinan, dan seluruh persyaratan hukum yang relevan. Abdul Rahman meminta kepolisian, kejaksaan, dan instansi pengawas yang berwenang melakukan langkah-langkah berikut: 1. Memverifikasi seluruh izin pertambangan pasir laut yang digunakan oleh perseorangan maupun badan usaha di Kabupaten Karimun. 2. Memeriksa status pencatatan dalam MODI dan mencocokkannya dengan dokumen resmi penerbitan serta status izin. 3. Memastikan legalitas wilayah pertambangan, termasuk status WPR apabila kegiatan diklaim sebagai pertambangan rakyat. 4. Memeriksa aktivitas operasional di lapangan, termasuk kesesuaian lokasi, komoditas, dan kewajiban lingkungan. 5. Menindak tegas pelanggaran yang terbukti, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. 6. Menyampaikan hasil verifikasi kepada publik agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai legalitas kegiatan pertambangan pasir laut di Karimun. "Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen di atas meja. Turun ke lapangan, cocokkan izin dengan kegiatan sebenarnya, dan umumkan hasil pemeriksaan secara transparan. Apabila ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Namun, jangan pula menyatakan pihak tertentu bersalah sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya. Persoalan pertambangan pasir laut di Karimun tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan berjalan berdasarkan izin yang sah dan memenuhi seluruh persyaratan hukum. Abdul Rahman menegaskan bahwa tuntutan utamanya bukan sekadar mempersoalkan pencatatan dalam sistem MODI, melainkan memastikan legalitas kegiatan pertambangan secara menyeluruh. "Negara tidak boleh kalah oleh ketidakjelasan administrasi dan lemahnya pengawasan. Jika kegiatan pertambangan tidak memenuhi persyaratan hukum, tindak sesuai ketentuan. Jika izinnya sah dan lengkap, jelaskan berdasarkan dokumen resmi. Semua harus transparan, objektif, dan berlaku sama bagi setiap pelaku usaha," pungkas Abdul Rahman, S.H., M.H. Kini, Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum ditunggu langkah konkretnya. Masyarakat berhak mengetahui apakah aktivitas pertambangan pasir laut di Karimun telah berjalan sesuai hukum atau justru memerlukan penertiban berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.[Red/tim]

BINTAN — analoginews.com — Pelayanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tuai polemik. Seorang warga melalui kuasanya, Patrisius Boli, mempertanyakan kejelasan data peta bidang tanah di Jalan Korindo, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, yang sempat muncul dalam sistem ATR/BPN, namun tidak ditemukan lagi. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelayanan publik, kepastian data pertanahan, serta mekanisme pengelolaan informasi yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan persamaan hak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Patrisius mengungkapkan, persoalan bermula dari pengurusan surat tanah melalui Kantor Kelurahan Sungai Lekop yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Menurut keterangannya, objek tanah yang dipersoalkan telah berada dalam penguasaan fisik salah satu pihak, ditandai dengan pemasangan pagar dan plang nama sebagai bagian dari upaya pengurusan administrasi tanah. Namun, dalam perkembangannya, muncul pihak lain yang juga ikut mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama. Perselisihan tersebut kemudian dibahas melalui mediasi yang digagas Lurah Sungai Lekop. Pertemuan itu, menurut Patrisius, turut dihadiri Yahya yang mewakili BP Bintan. Dalam proses tersebut, salah satu pihak mendasarkan klaim kepemilikannya pada sertifikat yang terbit pada 2002 atas nama Afrizal. Patrisius mengaku mempertanyakan keberadaan serta validitas dokumen tersebut karena, berdasarkan informasi yang diperolehnya, sertifikat dimaksud belum ditemukan keterkaitannya dengan peta bidang pada sistem data ATR/BPN. Untuk memperoleh kejelasan, Patrisius selaku kuasa warga kemudian menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan guna meminta informasi dan klarifikasi mengenai status dokumen serta data pertanahan pada objek yang disengketakan. Namun, ia menilai tanggapan yang diterima belum memberikan kepastian yang dibutuhkan. Patrisius menyebut pihaknya memperoleh alasan bahwa Kantor Pertanahan masih disibukkan dengan berbagai agenda dan kegiatan. Padahal, menurut dia, surat resmi telah disampaikan untuk meminta klarifikasi atas persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa hak atas tanah dilokasi tersebut. Persoalan semakin serius setelah Patrisius mengaku menemukan perubahan pada keberadaan data peta bidang yang sebelumnya terlihat dalam sistem ATR/BPN. Menurut keterangannya, peta bidang yang semula muncul kemudian tidak lagi ditemukan ketika persoalan tersebut kembali dipertanyakan kepada pihak terkait. “Awalnya peta bidang itu ada di sistem data ATR/BPN. Namun, ketika persoalan ini mulai disoroti, peta bidang yang sebelumnya terlihat justru tidak ditemukan lagi. Ini yang membuat saya mempertanyakan bagaimana data tersebut dikelola,” ungkap Patrisius, yang juga dikenal dengan sapaan Petrick. Ia menduga terdapat kejanggalan dalam pengelolaan data tersebut. Namun, dugaan mengenai adanya kesengajaan atau keterlibatan oknum di lingkungan BPN itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, rekam perubahan data, serta penjelasan resmi dari instansi terkait. Patrisius mempertanyakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses, memperbarui, atau mengubah data dalam sistem pertanahan. “Kalau memang data itu pernah muncul lalu tidak ditemukan lagi, harus dijelaskan apa penyebabnya. Siapa yang mengubah, kapan perubahan dilakukan, dan apa dasar administrasinya? Semua harus transparan,” tegasnya. Patrisius, menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan karena menyangkut kepastian hukum masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai objek tanah yang sedang dipersengketakan. Ia menyatakan telah menyiapkan dokumen pendukung untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran, sekaligus mengadukan persoalan pelayanan publik tersebut kepada pihak berwenang. Selain persoalan tanah di Sungai Lekop, Patrisius mengungkapkan ada Objek tanah yang berada di wilayah Kelurahan Gunung Lengkuas dan Desa Sungai Enam, Kabupaten Bintan, yakni penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipersoalkan pada objek tanah sitaan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), eks PT MDM, dengan luas yang mencapai sekitar 900 hektare. Patrisius mengaku pernah mengikuti kegiatan identifikasi lapangan bersama tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada September lalu. Ia juga menyebut telah menyampaikan temuan yang menurutnya perlu ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menurut Patrisius, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan status penguasaan aset, riwayat administrasi tanah, dan keabsahan penerbitan sertifikat apabila memang terdapat tumpang tindih dengan objek yang berstatus sitaan. Patrisius menilai kedua persoalan tersebut perlu ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi masyarakat. Ia berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan memberikan jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi yang telah diajukan, termasuk menjelaskan riwayat data peta bidang pada objek tanah di Jalan Korindo, Kelurahan Sungai Lekop. Bagi Patrisius, persoalan ini bukan semata-mata mengenai klaim kepemilikan antara dua pihak, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga pelayanan publik. Jika benar terdapat perubahan data yang tidak memiliki dasar administrasi yang sah, persoalan itu perlu ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan internal maupun proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila perubahan data terjadi karena pembaruan administrasi, koreksi teknis, atau alasan lain yang sah, Kantor Pertanahan juga perlu menjelaskan dasar dan kronologinya secara terbuka. Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan mengenai dugaan perubahan data peta bidang, permohonan klarifikasi Patrisius, serta persoalan sertifikat pada objek tanah eks PT MDM masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh(Red)  

TANJUNGPINANG — analoginews.com— Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tanjungpinang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepulauan Riau (Kepri) VI Tahun 2026 yang akan digelar pada 1–8 November 2026 di Kota Tanjungpinang. Sebagai tuan rumah, Kota Tanjungpinang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi yang akan mempertemukan para atlet dari kabupaten dan kota se-Kepri tersebut. Dukungan terhadap pelaksanaan Porprov Kepri VI juga datang dari lingkungan pendidikan. SMKN 3 Tanjungpinang turut mengambil bagian dengan menyediakan fasilitas sekolah sebagai lokasi pertandingan untuk dua cabang olahraga (cabor), yakni Kempo dan Tarung Derajat. Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 3 Tanjungpinang, Samsulhadi, melalui pesan WhatsApp pada Senin ( 26/10) menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Porprov Kepri VI Tahun 2026. Ia menyebutkan, SMKN 3 Tanjungpinang akan menjadi venue pertandingan Kempo dan Tarung Derajat yang dijadwalkan berlangsung pada 2–7 November 2026. “SMKN 3 menjadi venue cabor Kempo dan Tarung Derajat, yang akan dilaksanakan tanggal 2–7 November di Aula SMKN 3 Tanjungpinang,” ujar Samsulhadi. Penunjukan aula SMKN 3 Tanjungpinang sebagai lokasi pertandingan menjadi salah satu bentuk keterlibatan satuan pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan sekaligus memberikan ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi terbaiknya. Porprov Kepri VI Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan antaratlet dari seluruh daerah di Kepulauan Riau. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, Kota Tanjungpinang diharapkan mampu menyelenggarakan Porprov Kepri VI secara lancar dan sukses.(Zen)

TANJUNGPINANG — analoginews.com— Ingin menikmati minuman segar dengan cita rasa tradisional yang khas? Dawet Simbok khas Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Tanjungpinang, bisa menjadi pilihan untuk melepas dahaga bersama keluarga, teman, maupun orang terdekat. Berlokasi tepat di depan SMK Negeri 4 Tanjungpinang, dekat warung kopi Coco Coffee di Simpang Tiga Jalan Pemuda, Dawet Simbok menawarkan kesegaran minuman tradisional dengan perpaduan cendol dan manisnya gula Jawa yang menggugah selera. Mengusung cita rasa klasik khas Jogja yang telah diperkenalkan sejak 1997, Dawet Simbok menghadirkan pilihan minuman dengan beragam varian dan harga yang ramah di kantong. Bukan hanya menyegarkan, setiap varian juga menawarkan sensasi rasa yang berbeda. Bagi pencinta dawet klasik, Dawet Ori bisa menjadi pilihan. Sementara pelanggan yang ingin menikmati isian lebih beragam dapat mencoba Dawet Simbok dengan kombinasi kacang merah, cincau, cendol, dan nata de coco. Beragam pilihan menu Dawet Simbok: - Dawet Ori — Rp8.000 - Dawet Simbok — Rp12.000 - Dawet Coco — Rp15.000 - Dawet Durian — Rp23.000 - Wedang Jahe — Rp15.000 - Wedang Sere — Rp10.000 - Teh Hijau Latte — Rp13.000 - Es Gunung — Rp15.000 Bagi yang menyukai cita rasa buah, Dawet Durian bisa menjadi alternatif menarik. Sementara Wedang Jahe dan Wedang Sere tersedia bagi pelanggan yang ingin menikmati minuman dengan karakter rempah. Menurut Mbak Ayu, Dawet Simbok telah hadir melayani pelanggan di Jalan Pemuda selama sekitar 15 tahun. Dengan nuansa gerai tradisional, pelanggan juga dapat merasakan suasana kuliner khas Jawa yang sederhana dan bersahaja. Tak sempat datang langsung? Pelanggan juga bisa memesan Dawet Simbok melalui aplikasi Gojek, sehingga minuman favorit dapat dinikmati dengan lebih praktis. Yuk, jangan lewatkan kesegaran Dawet Simbok! Ajak teman, keluarga, atau rekan kerja untuk mampir dan menikmati minuman tradisional khas Jogja. (Zen)