Blackout Tanjungpinang-Bintan, Nelayan Terancam Merugi: Zhein Tagih Tanggung Jawab PLN
TANJUNGPINANG, analoginews.com — Pemadaman listrik atau “blackout” yang melanda wilayah Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan sekitarnya berdampak Signifikan terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha nelayan tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor perikanan.
Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak dalam aksi di kantor PLN Tanjungpinang.
Dalam aksi tersebut, Zhein menyoroti potensi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat pesisir akibat terputusnya pasokan listrik dalam beberapa hari. Bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan penopang utama untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan produk olahan laut.
Terhentinya produksi es batu serta tidak optimalnya operasional mesin pendingin membuat hasil tangkapan nelayan berisiko mengalami kerusakan. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, ikan yang seharusnya dapat dijual berpotensi membusuk dan kehilangan nilai ekonominya.
“Bagi nelayan, hasil tangkapan bukan sekadar ikan. Itu adalah sumber penghidupan mereka dan keluarga. Ketika listrik padam, pasokan es batu terputus dan mesin pendingin tidak berfungsi, hasil tangkapan yang seharusnya dijual justru membusuk. Nelayan akhirnya menanggung kerugian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka,” tegas Zhein.
Dampak serupa juga mengancam pelaku UMKM perikanan yang memproduksi bakso ikan dan berbagai olahan hasil laut lainnya. Gangguan listrik berkepanjangan dapat mengganggu penyimpanan bahan baku maupun produk jadi, sehingga berisiko menyebabkan kerugian modal, kehilangan hasil produksi, hingga terhambatnya pendapatan usaha.
Zhein menilai, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai gangguan teknis kelistrikan. Menurutnya, perlu ada perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat, terutama kelompok usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal untuk menanggung kerugian secara berulang.
“PLN harus bertanggung jawab atas penanganan gangguan ini. Kami meminta penjelasan yang transparan mengenai penyebab blackout, langkah pemulihan yang dilakukan, serta upaya konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. Jangan sampai masyarakat nelayan dan pelaku UMKM perikanan menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan persoalan kelistrikan,” ujarnya.
Desak Transparansi dan Mekanisme Ganti Rugi
Zhein mendesak PLN segera menuntaskan persoalan pasokan listrik di Tanjungpinang dan Bintan.
Ia juga meminta perusahaan tersebut menyampaikan informasi secara jelas dan berkala kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan, perkembangan pemulihan jaringan, serta potensi pemadaman lanjutan apabila masih terdapat kendala teknis.
Tak hanya itu, ia meminta PLN membuka ruang pengaduan bagi warga yang mengalami kerugian, melakukan pendataan terhadap nelayan dan pelaku UMKM terdampak, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian maupun kompensasi yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemulihan jaringan listrik tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran penyelesaian persoalan. Kerugian yang dialami masyarakat juga perlu mendapat perhatian melalui mekanisme pengaduan dan penanganan yang jelas.
“Jangan hanya berbicara tentang pemulihan jaringan, tetapi abaikan kerugian masyarakat. Ada nelayan yang kehilangan hasil tangkapannya, ada pelaku UMKM yang produknya membusuk, dan ada modal usaha yang hilang. Kami mendesak PLN segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan kejelasan mengenai langkah pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Sebagai Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan sekaligus Wasekjen KNTI Kepri, Zhein menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang terdampak langsung oleh persoalan pelayanan publik.
Ia berharap PLN tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, tetapi juga memberikan perhatian terhadap konsekuensi ekonomi yang ditanggung nelayan tradisional dan pelaku UMKM perikanan.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kami meminta PLN bertindak cepat, terbuka kepada publik, dan serius menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan nelayan dan pelaku UMKM terus menanggung kerugian tanpa kepastian,” tutup Zhein.(Red)
