Tanjungpinang, – analoginews. com– Langkah revolusioner akan segera diambil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso! Pria yang baru memegang tampuk pimpinan ini secara terang-terangan menyatakan perang terhadap potensi kebocoran anggaran yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Tak main-main, ia langsung mengincar pos-pos anggaran publikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang selama ini menjadi sorotan tajam publik.
Komitmen baja Kajati Devy ini langsung menuai apresiasi publik, salah satunya dari Komunitas Awak media Kawal Anggaran Publikasi Provinsi Kepri (KAKAP Kepri). Kumpulan media yang gerah dan menjadi korban yang dirugikan praktek Pokir di Anggaran Publikasi itu menilai langkah Kejati sebagai sebuah gebrakan yang patut didukung penuh untuk membersihkan praktik anggaran yang tidak transparan.
“Apalagi dengan adanya beberapa LSM dan Awak Media yang akan membuat laporan resmi ke Kejati Kepri terhadap ‘praktek kotor’,” ujar Mori Guspian, inisiator KAKAP Kepri.
“Karena saya baru sebagai Kajati Kepri, dan saya butuh waktu,” ujar Devy singkat namun penuh makna saat dikonfirmasi di kantornya kepada wartawan Harian Kepri (Haka) Senin (21/7/2025). Pernyataan ini menjadi sinyalemen bahwa proses pembenahan akan segera berjalan meski butuh kajian matang.
Tak hanya dana pokir, Devy yang merupakan mantan Asintel Kejati Jabar ini juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap seluruh kasus korupsi yang tengah ditangani, baik di tingkat Kejati maupun Kejari. Fokus utamanya adalah perkara yang telah mencolok di mata publik dan terbukti menggerogoti uang negara.
“Saya dan teman-teman asisten, para kajari akan mengevaluasi untuk meningkatkan tim kerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ini,” tegasnya.
Di luar urusan korupsi anggaran, Devy juga menyoroti darurat narkoba di wilayah Kepri. Ia berjanji akan memfokuskan timnya pada pemberantasan narkotika, serta kasus-kasus strategis lainnya seperti kepabeanan dan bea cukai yang rawan penyelewengan.
“Wilayah Kepri banyak kasus. Di antaranya, narkoba yang menarik perhatian publik. Itu yang akan kami fokus lakukan,” imbuh Devy.
Sementara itu, di sisi eksekutif, Gubernur Kepri Ansar Ahmad buka suara terkait adanya aliran dana pokir yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pariwisata (Dispar). Dengan nada tegas, Ansar menyatakan akan segera mengkaji ulang alokasi tersebut. Instruksinya keras: dana pokir yang selama ini mengalir untuk publikasi harus dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Semua anggaran sekarang pada RPJMD. Dalam waktu dekat, kita akan bahas lagi soal anggaran pokir ini,” tutup Ansar, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat di provinsi berjuluk Bumi Segantang Lada ini. (Tim)
