Tanjungpinang – Di balik pintu kantor ber-AC dingin itu, cerita lama terus diputar ulang. Pejabat berganti, namun pola tetap sama. Dugaan kolusi, mark-up anggaran, dan permainan “bagi-bagi fee” di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Riau seperti lagu lama yang tak pernah bosan diputar.
2022: Anggaran Fiktif yang Menguap.
Tahun itu, sejumlah media mengungkap dugaan anggaran fiktif di tubuh Kominfo Kepri. Nilainya tak main-main, miliaran rupiah. Indikasi keterlibatan oknum pejabat pun cukup kuat. Tapi apa yang terjadi? Tak ada penggeledahan, tak ada pemanggilan saksi, tak ada satu pun pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kasusnya menguap—sunyi tanpa kabar.
2024: Tradisi Bagi-Bagi Fee
Dua tahun berselang, mencuat isu “bagi-bagi fee” sebesar 40–50 persen dari anggaran publikasi yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Mekanismenya rapi, seolah sudah menjadi tradisi tahunan:
Diduga perusahaan media yang menerima dana publikasi harus “menyetor” sebagian kembali. Lagi-lagi, tak ada penjelasan resmi.
2025: Rp 4,8 Miliar yang Gelap
Kini, tahun berjalan. Anggaran publikasi 2025 sebesar Rp 4,8 miliar sudah diketok. Namun, pertanyaan publik belum terjawab: siapa saja penerima? Berapa nilainya? Bagaimana mekanisme penunjukannya?
Ironisnya, Kepala Dinas baru hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kominfo Kepri memilih bungkam. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas, dan ketika didatangi ke kantor—mereka tak bisa ditemui. Transparansi yang dijanjikan seperti lenyap ditelan tembok birokrasi.
Hukum yang Tumpul ke Atas
Bagi publik, ini bukan sekadar soal uang miliaran. Ini soal kepercayaan terhadap negara. Dan di Kepri, rasa percaya itu terus tergerus.
Pertanyaan pun menggelitik: apakah hukum di negeri ini memang hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?Kamis(14/8/25) (Red)
