Batam (Kepri) – Rokok ilegal merek PSG yang beredar bebas di pasaran non-FTZ, khususnya di Tanjungpinang dan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kembali menjadi sorotan publik.
Bukan hanya karena beredar tanpa cukai resmi, rokok ini juga diduga mengandung zat adiktif berbahaya yang bisa menimbulkan ketergantungan serta mengancam kesehatan penggunanya.
Zat adiktif tersebut diketahui bekerja langsung pada otak dan sistem saraf, memengaruhi cara berpikir, merasakan, hingga perilaku seseorang. Dampaknya tidak main-main, mulai dari gangguan pernapasan, kecanduan, hingga potensi penyakit kronis.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam keterangannya menegaskan, zat adiktif dalam rokok dapat memicu kecanduan serius.
“Zat adiktif pada rokok bekerja langsung ke otak dan sistem saraf pusat, menyebabkan ketergantungan dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit kronis,” tulis BPOM dalam laman resminya.
Hal senada juga ditegaskan Kementerian Kesehatan RI. Menurut Kemenkes, rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya, termasuk nikotin yang bersifat adiktif.
“Nikotin membuat perokok sulit berhenti, meskipun mereka tahu bahayanya. Selain itu, zat beracun dalam rokok juga dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, stroke, hingga kerusakan sistem saraf,” jelas Kemenkes.
Selain mengancam kesehatan masyarakat, maraknya peredaran rokok ilegal seperti PSG juga menimbulkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai yang ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Namun, hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk menghentikan peredarannya di Kepri.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat mengalami gangguan kesehatan setelah beberapa bulan mengonsumsi rokok PSG.
“Sejak merokok PSG, saya jadi sering batuk dan sulit bernapas. Tapi setelah berhenti, batuk saya mulai sembuh. Sekarang saya kembali ke rokok legal,” ungkapnya.
Rokok ilegal PSG kini menjadi alarm keras bagi masyarakat dan pemerintah: tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga merampas hak negara dari sektor cukai. Sabtu (16/8/25) (Red)
