Tanjungpinang, Terkait isu hangat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) provinsi kepulauan Riau (Kepri) tahun ini, diduga mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 2 Miliar bersumber dari anggaran pokok pikiran(Pokir) dewan DPRD Kepri.
Isu yang beredar, anggaran tersebut diduga dimanfaatkan sebagai ajang publikasi ke perusahaan media tertentu.
Dalam persoalan tersebut, awak media analoginews.com mencoba konfirmasi kebenaran
Chat-cuat kabar yang beredar. Kamis(24/7/25)
Mirisnya, sudah berulang kali awak media inj melakukan konfirmasi melalui Via whatsapp, namun kepala dinas DP3AP2KB provinsi Kepri , Burhanuddin, seolah membisu dan bungkam tak merespon pertanyaan awak media ini.
Sementara itu, konfirmasi berlanjut ke pihak Sekretaris DP3AP2KB provinsi Kepri , justru Erva juga ikut tidak memberikan tanggapannya
Indikasi Kejanggalan dari Sikap “bungkam” kedua pejabat ini dianggap tidak wajar oleh media, menimbulkan kecurigaan atas validitas isu tersebut dan indikasi penyalahgunaan anggaran atau suap terkait aliran dana tersebut?
Potensi Pelanggaran Transparansi- UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pola “Budaya Bungkam”
atau Sikap menghindari media sering dikaitkan dengan upaya menutupi masalah, meskipun bisa juga disebabkan oleh prosedur internal.
Sikap tidak responsif pejabat ini berpotensi memperburuk citra pemerintah daerah dan menguatkan indikasi pelanggaran. Meskipun “keheningan” belum membuktikan kesalahan, **kewajiban konstitusional untuk transparansi, harus didorong dengan tekanan publik dan hukum.
Jika isu ini terbukti benar, mekanisme anggaran Pokir DPRD Kepri perlu dievaluasi ulang untuk mencegah politisasi dana publik. (Zen Tim)
