Tanjungpinang– analoginews.com- Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPD REI Kepri, Deni Afrianto, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“REI Kepri siap mensuport program pembangunan rumah dan turut menyukseskan target tiga juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo,” ujar Deni.
Deni menjelaskan, program rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat.
Menurutnya, kategori MBR ditetapkan dengan batasan penghasilan tertentu.
“Untuk masyarakat lajang maksimal berpenghasilan Rp9 juta per bulan, sedangkan untuk pasangan suami istri dibatasi hingga Rp11 juta per bulan,” terangnya.
Lebih lanjut, Deni menegaskan bahwa DPD REI Kepri akan bersikap tegas terhadap anggota atau pengembang yang melanggar ketentuan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“Bagi anggota REI yang tidak berpihak kepada masyarakat akan diberikan sanksi berupa pembinaan. Jika masih melanggar, akan diberikan surat peringatan (SP) 1, 2, hingga 3. Bila teguran tetap diabaikan, maka akan diberikan sanksi tegas berupa cut, artinya pengembang tersebut tidak bisa masuk dalam sistem informasi pengembang di Kementerian PUPR. Konsekuensinya, mereka tidak dapat lagi melakukan usaha pengembangan perumahan,” tegasnya.
Terkait laporan masyarakat terhadap pengembang yang tidak menjalankan kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Deni menjelaskan bahwa warga dapat melaporkan langsung ke Dinas Perkim maupun kejaksaan.
“Kemarin Pak Wali Kota Tanjungpinang telah memberikan kuasa khusus kepada kejaksaan agar PSU-PSU tersebut dapat diserahkan ke pemerintah daerah,” pungkasnya.(Zen)
