TANJUNGPINANG –analoginews.com- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026).
Forum ini menjadi momen penting dalam menyusun arah pembangunan Kepri untuk tahun 2027, dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7,4 hingga 8,0 persen.
Target tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam RPJMN 2025–2029. Jika berhasil tercapai, pertumbuhan Kepri diproyeksikan melampaui rata-rata nasional yang diperkirakan berada di angka 6,3 hingga 7,5 persen.
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan bahwa Kepri memiliki modal awal yang cukup kuat. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat mencapai 6,94 persen, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional 5,11 persen.
“Ini sinyal positif. Tinggal bagaimana kita mendorong agar pertumbuhan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga merata,” tegas Tri Dewi.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah diminta fokus pada sektor unggulan seperti teknologi tinggi, maritim, energi bersih, hingga hilirisasi industri. Selain itu, penguatan digitalisasi layanan publik juga dinilai menjadi faktor penting, termasuk optimalisasi sektor pariwisata dan perikanan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan agar pemerintah daerah serius mengawal program nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik, data penerima yang akurat, serta pelaporan berkala setiap tiga bulan.
“Jangan sampai program besar ini tidak tepat sasaran. Pengawasan harus ketat,” ujarnya secara daring.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menjadi pondasi untuk menghadapi target besar ke depan.
Di antaranya penurunan angka stunting hingga 15 persen, serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,43 persen.
Meski demikian, Ansar menegaskan tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi lintas sektor menjadi hal mutlak.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus searah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Ansar.
Dalam kesempatan tersebut, juga diberikan penghargaan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang menerima apresiasi.
Bupati Lingga Muhammad Nizar menyebut penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Musrenbang Kepri 2026 dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, para kepala daerah se-Kepri, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga unsur masyarakat.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri untuk tahun 2027.(***)
