Kepri- analoginews.com-Program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan APBD. Namun, jika dalam praktiknya terjadi pola lobi, penunjukan terselubung, hingga pembagian fee, maka publik patut bertanya: apakah ini masih aspirasi, atau sudah menjurus pada kolusi dan korupsi? Di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, pokir merupakan hak konstitusional […]
