Tanjungpinang – Desakan publik terhadap Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, kian menguat. Dua pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, yakni Basorrudin selaku PPTK Publikasi dan Kepala Diskominfo Kepri, diminta segera dicopot dari jabatannya.
Keduanya diduga jarang hadir di kantor. Berdasarkan catatan absensi yang dihimpun dari sumber internal Diskominfo Kepri, selama tiga bulan terakhir kedua pejabat tersebut rata-rata hanya tercatat hadir 5–7 hari kerja dalam sebulan, selebihnya tidak terlihat di kantor tanpa keterangan yang jelas.
Sejumlah awak media pun mengaku sudah berulang kali mencoba menemui mereka di kantor, namun hampir setiap kali keduanya tidak berada di tempat.
“Kami sudah datang berkali-kali, tapi yang bersangkutan selalu tidak ada di kantor. Bagaimana bisa mengurus publikasi dan pelayanan kalau jarang hadir?” ungkap salah satu jurnalis yang kerap meliput di Diskominfo Kepri.
Mangkir dari kewajiban dinas merupakan pelanggaran serius bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pejabat yang memberikan pelayanan buruk dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan atau tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung tingkat pelanggaran.
Jenis sanksi tersebut mencakup:
Sanksi ringan: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sanksi sedang: penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat.
Sanksi berat: penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan data kehadiran yang memprihatinkan ini, publik menilai dugaan pelanggaran sudah memenuhi kategori disiplin berat. Langkah tegas dari Gubernur Kepri dinilai menjadi ujian komitmen dalam menegakkan disiplin ASN di lingkungan pemerintah provinsi.(Red)
