BATAM — analoginews.com — Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Batam diminta tidak terburu-buru membuka atau mencari objek pajak baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menilai langkah yang lebih mendesak justru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah sumber PAD yang selama ini sudah tersedia.
Menurut Ismail, masih terdapat sejumlah sektor penerimaan daerah yang dinilai belum optimal dalam mencapai target. Karena itu, sebelum membebani masyarakat maupun pelaku usaha dengan objek pajak baru, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa potensi penerimaan dari sektor yang sudah ada benar-benar telah dikelola secara maksimal.
“Jangan berpikir mencari objek pajak baru. Pajak yang ada saat ini saja belum maksimal. Ini yang harus dikaji, di mana letak kebocorannya dan apa yang menyebabkan target tidak tercapai,” ujar Ismail.
Ia menyoroti sektor retribusi parkir yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dilakukan pengawasan dan pengelolaan secara transparan.
Selain parkir, sektor pariwisata, termasuk pajak dari tempat hiburan malam (THM), juga dinilai perlu mendapatkan evaluasi. Pertumbuhan aktivitas usaha di sektor tersebut, kata Ismail, harus berbanding lurus dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sektor yang sudah ada dibenahi secara total dan kebocoran penerimaan ditutup, bukan tidak mungkin PAD Batam bisa melampaui target,” tegasnya.
Ismail juga meminta pemerintah tidak mengabaikan sektor persampahan dan industri. Menurutnya, seluruh sumber penerimaan daerah harus dipetakan kembali sehingga tidak ada potensi PAD yang terlewat maupun penerimaan yang tidak terpantau secara optimal.
Ia menilai Pemko Batam bersama DPRD Batam perlu memperkuat fungsi pengawasan, termasuk mengevaluasi capaian masing-masing sektor penerimaan, mekanisme pemungutan, pendataan wajib pajak, serta potensi selisih antara aktivitas ekonomi di lapangan dengan penerimaan yang masuk ke kas daerah.
“Yang perlu dilakukan sekarang bukan sekadar menambah beban melalui objek pajak baru, tetapi memastikan sistem yang sudah ada berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel,” katanya.
Ismail berharap pembahasan mengenai PAD tidak hanya berorientasi pada penambahan sumber penerimaan. Menurutnya, optimalisasi dan pengawasan terhadap sumber PAD yang sudah ada harus menjadi prioritas, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan kebijakan fiskal daerah yang lebih terukur.
“Pemko dan DPRD harus berani melakukan evaluasi. Kalau memang ada sektor yang potensinya besar tetapi penerimaannya belum maksimal, itu yang harus dibenahi terlebih dahulu,” pungkasnya.(Albad)
