TANJUNGPINANG –analoginews.com- Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau-Kepulauan Riau bersama warga pesisir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (4/5/2026) siang.
Di bawah terik matahari dan pengawalan ketat aparat kepolisian, massa menyuarakan lima tuntutan utama terkait ketidakadilan yang dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir.
Koordinator aksi, Tomi Suryadi, menyampaikan orasi lantang dari atas mobil komando. Ia menegaskan lima poin tuntutan yang disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat:
1. Keadilan untuk Nelayan
Mendesak jaminan kesejahteraan serta transparansi dana kompensasi bagi nelayan terdampak proyek dan kebijakan pemerintah.
2. Tolak Proyek Tugu Bahasa
Meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang pembangunan yang dinilai tidak menjadi prioritas di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
3. Selamatkan Pulau Terisolir
Mendesak pemerintah turun langsung ke Pulau Poto, Mantang, dan Numbing sebagai bukti keberpihakan nyata kepada masyarakat.
4. Tindak Perusahaan Nakal
Menuntut penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang melanggar administrasi dan merugikan negara serta rakyat.
5. Perangi Illegal Fishing
Meminta pengawasan maksimal di perairan Natuna terhadap kapal asing yang mencuri hasil laut.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa mendorong pagar pembatas. Aparat kepolisian segera mengendalikan keadaan hingga aksi kembali kondusif.
Sekda Kepri Janji Tindak Lanjut
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Misni, turun langsung menemui massa dan menerima perwakilan aksi. Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.
“Kami akan mengarahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menurunkan tim teknis guna menindaklanjuti seluruh aspirasi,” ujarnya.
Misni juga berjanji akan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat.
“Dalam minggu ini saya akan turun ke masyarakat terdampak. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang untuk membahas tuntutan ini,” tegasnya.
Namun, pernyataannya yang menyebut penyelesaian tidak bisa dilakukan secara instan memicu reaksi massa.
“Kami tidak butuh diurai, tapi diselesaikan!” teriak peserta aksi dari barisan belakang.
Aksi Dibubarkan, Ancaman Lanjutan Menguat
Setelah negosiasi berlangsung sekitar satu jam, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB. Meski demikian, ultimatum keras disampaikan koordinator aksi.
Jika dalam satu pekan tidak ada realisasi konkret, HMI menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Perwakilan nelayan pesisir, Mustafa Bisri Al’amin, mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap perjuangan masyarakat.
“Semoga pemerintah segera bertindak dan menjawab tuntutan yang telah disampaikan,” ujarnya.
Aksi tersebut diamankan personel gabungan dari Polda Kepri dan Polresta Tanjungpinang. Arus lalu lintas di kawasan Dompak sempat ditutup selama dua jam akibat kegiatan tersebut.(***)
