Tanjungpinang, Ditengah efesiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, untuk memaksimalkan penggunaan dana publik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi nasional.
Justru langkah yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui intruksi presiden RI Prabowo Subianto, tak sepenuhnya diterap oleh pemerintah provinsi kepri.
Isunya, instansi dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) provinsi kepri, mendapat kucuran anggaran Rp 6 Miliar yang di peruntukan sebagai kerjasama publikasi Media siber maupun media cetak.
Isu yg menjadi kontroversi tersebut, justru dibalas bungkam oleh kepala dinas Kominfo kepri Hasan Sos, ketika dipertanyakan soal anggaran kerjasama publikasi pada tahun ini.
Apakah dalam melakukan penerapan anggaran kesejumlah perusahaan Media tertentu diduga adanya unsur kongkalikong?
Menariknya lagi, dari ploting anggaran tersebut terdengar ada anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan Kepri yang di Include yang diterapkan bagi bagi kue ulang tahun kepada perusahaan media tertentu.
“Ya, Kurang lebih saat ini Anggaran Publikasi di Diskominfo Kepri, sekitar 6 Miliar diahun 2025.
“6 Miliar itu bukan murni publikasi, itu termasuk Pokir Dewan didalamnya” ungkap sumber berita. Kamis(22/5/25)
Dipinta pihak Penegak Hukum Kejaksaan Agung RI, yang sedang gencar -gencarnya melakukan pemberantasan korupsi di NKRI, agar usut dugaan adanya isu miring tersebut.
Penulis Zen.
